SITI MARIYAM, 03011192 U (2006) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN (ISTRI) SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-mariyamsit-2721-fh3490-t.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-mariyamsit-2721-fh34906.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan negara juga mempunyai kewenangan membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat dan mempunyai daya paksa supaya hak warga negara benar-benar dapat dilindungi. Dalam dunia moderen sekarang ini semua negara praktis memiliki seperangkat aturan peraturan yang disebut konstitusi. Konstitusi dibuat oleh negara untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara, kehadiran konstitusi dalam sebuah negara adalah untuk dihayati sebagai piranti yang bertujuan mencari suatu keseimbangan antara kekuasaan pemerintah disatu sisi dan kebebasan individu di pihak lain, jadi suatu negara konstitusional harus mengakui dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Dasar 1945 alinia IV di sebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia. Dengan demikian antara negara dan warga negara ada akibat hukum yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Maka apabila negara tidak dapat menjalankan kewajiban yaitu memberikan perlindungan kepada warga negaranya, dalam hal ini warga negara berhak memintah pertanggung jawaban kepada negara. Begitu pula warga negara mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Adapun sumber kewenangan negara yang dapat dijadilan landasan untuk melindungi hak asasi istri (perempuan) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah: A. Intrumen Hukum Internasional a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (ICCPR) c. Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan B. Intrumen Hukum Nasional a. Undang - Undang Dasar 1945 b. Undang - Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan d. Undang - Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. e. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan Namun demikian setelah di telah masih ada peraturan yang bias gender dan tidak berpihak pada perempuan. 2. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 alinia IV. Adapun bentuk tanggung jawab negara adalah, yang bersifat mengatur yaitu dengan membuat peraturan-peraturan dalarn rangka melindungi warga negara. Disamping itu pula yang dapat dilakukan negara adalah meratifikasi instrumen internasional dengan konsewensi negara hams melaksanakan perlindungan warga negaranya. Selain itu negara hams melakukan tindakan nyata yaitu dengan cars tidak membiarkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Meskipun negara sudah membuat peraturan¬peraturan, namun kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain : a. Kurang adanya harmonisasi gerak langkah aparat penegak hukum b. Ketidak berdayaan perempuan c. Tafsir perempuan dalam agama d. Kuatnya budaya patriarki

Actions (login required)

View Item