DYANITA LENGGANASARI, 030115327 (2006) TANGGUNG GUGAT PEMBERI WARALABA ATAS LAPORAN KEUANGAN DALAM PENAWARAN BISNIS WARALABA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-lengganasa-2723-fh3510-t.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-lengganasa-2723-fh35106.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

a. Proses penawaran bisnis waralaba First Cafe telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai waralaba di Indonesia yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Namun penawaran tersebut tidak sesuai dengan asas itikad baik seperti yang diatur dalam Buku III BW Pasal 1338 ayat (3) karena pihak Pemberi Penawaran tidak memberikan laporan keuangan yang akurat kepada Penerima Penawaran pada saat penawaran bisnis waralaba sehingga merugikan Penerima Waralaba pada saat pelaksanaan perjanjian waralaba di kemudian hari karena telah salah membaca asumsi-asumsi dalam proyeksi keuangan yang diberikan. b. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba yang mengatur tentang bisnis waralaba di Indonesia tidak diatur mengenai perlindungan hukum bagi Penerima Waralaba dalam hal ketidakakuratan laporan keuangan yang diberikan oleh Pemberi Waralaba pada saat proses penawaran bisnis waralaba. Padahal pemberian laporan keuangan yang tidak akurat tersebut dapat menyebabkan Penerima Waralaba menderita kerugian di kemudian hari. Penerima waralaba yang dirugikan hanya dapat menyelesaikan konflik dengan cara seperti yang diatur dalam klausula penyelesaian konflik dalam perjanjian waralaba. Biasanya konflik yang terjadi diupayakan jalan keluarnya melalui musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum apabila melalui jalan musyawarah tidak tercapai penyelesaian. Melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Negeri, Penerima Waralaba yang dirugikan dapat menggugat Pemberi Waralaba dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum karena telah memberikan laporan keuangan yang tidak akurat pada saat penawaran bisnis waralaba sehingga Penerima Waralaba menderita kerugian. Penerima Waralaba yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi karena tidak mencapai BEP seperti yang dijanjikan Pemberi Waralaba pada saat penawaran bisnis waralaba.

Actions (login required)

View Item