MUHAMAD HIDAYAT, 030111029 U (2006) PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-hidayatmuh-2725-fh3530-t.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-hidayatmuh-2725-fh35306.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana pemilu yang sebelumnya telah diatur sebelumnya dalam KUHP Buku II, bab IV tentang Kejahataan terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, juga diluar itu diatur dalam Bab XV ketentuan pidana Pasal 137 sampai Pasal 140 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum angggota DPR, DPRD, DPD, dan Bab XII Pasal 88 sampai Pasal 92 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di mana ketentuan pidana dalam kedua peraturan perundang-undangan pemilu ini memperluas cakupan tindak pidana pemilihan umum dalam KUHP yang hanya 5 tindak pidana menjadi 23 tindak pidana. Selain itu juga terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman kumulatif dalam penjatuhan pidana pokok. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu dalam Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, DPD, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara singkat, di mana dimulai dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan umum, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Di mana pada setiap tahap tersebut diberikan limitasi waktu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu mengingat tindak pidana pemilu memerlukan penyelesaian yang singkat agar proses dalam tahapan pemilihan umum tidak terhambat

Actions (login required)

View Item