Anugrah Lintang Indrawati (2020) Gambaran Pelaporan Data Surveilans Hipertensi dan Cakupan Penderita Hipertensi yang Dilayani Sesuai Standar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019. Laporan Magang thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) ANUGRAH LINTANG INDRAWATI_101611133058.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan Persentase kasus hipertensi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 1,33% dari tahun 2017 ke tahun 2018, dan mengalami penurunan sebesar 3,48% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kasus hipertensi berdasarkan orang di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 meliputi, kasus hipertensi berdasarkan kelompok umur dan kasus hipertensi berdasarkan jenis kelamin, yang mana kasus hipertensi terbanyak ada pada kelompok umur 60-69 tahun, dan dari total kasus hipertensi di tahun 2019 persentase kasus hipertensi tertinggi ada pada perempuan. Persentase kasus hipertensi berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase kasus hipertensi tertinggi ada pada Kota Blitar dan terendah ada pada Kabupaten Sampang. Persentase kasus hipertensi tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Desember. Cakupan pelaporan data surveilans PTM sebesar 56,83%, yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu format data sebesar 92,10%, validitas data sebesar 39.47%, kelengkapan data sebesar 100%, ketepatan pelaporan sebesar 7,89%, dan keteraturan pelaporan sebesar 44,73%. Penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 31,51%. Cakupan tertinggi penderita hipertensi yang dilayani seuai standar ada pada Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebesar 76,46%. Cakupan terendah penderita hipertensi yang dilayani seuai standar ada pada Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar 2,74%. Terdapat 1 Kabupaten yang cakupannya ≥75%, 8 Kabupaten/Kota yang cakupannya 50% - <75%, 9 Kabupaten/Kota yang cakupannya 25% - <50%, dan 20 Kabupaten/Kota yang cakupannya <25%. Target rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 belum terpenuhi, terdapat 18 Kabupaten/Kota yang cakupannya ≥30%, yang mana targetnya adalah terdapat 19 Kabupaten/Kota dengan cakupan tatalaksana penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sebesar ≥30%. Berdasarkan usulan penilaian capaian kinerja SPM, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori sedang, 5 Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori rendah, 31 Kabupaten/Kota lainnya masuk dalam kategori rendah sekali. Berdasarkan hasil analisis situasi, ditemukan 4 masalah, yaitu cakupan penderita hipertensi yang diberikan pelayanan sesuai standar di Provinsi Jawa Timur baru sebesar 31,51% pada tahun 2019, ketepatan pelaporan data surveilans PTM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sangat rendah, yaitu sebesar 7,89%, validitas pelaporan data surveilans PTM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 rendah, yaitu sebesar 39,47%, keteraturan pelaporan data surveilans PTM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 rendah, yaitu sebesar 44,73%. Kemudian dilakukan prioritas masalah dengan metode USG, dan didapatkan hasil bahwa prioritas masalah adalah cakupan penderita hipertensi yang diberikan pelayanan sesuai standar di Provinsi Jawa Timur baru sebesar 31,51% pada tahun 2019. Analisis penyebab masalah dengan diagram fishbone, dan disimpulkan bahwa penyebab masalah adalah, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa hipertensi harus ditangani sedini mungkin dan dapat menimbulkan komplikasi, luasnya wilayah, keterbatasan jumlah petugas, beban ganda pada petugas, dan manajemen waktu yang belum optimal, kurangnya pengawasan dari Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, metode evaluasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi belum membuat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpacu untuk memperbaiki hasil kinerjanya, dan keteraturan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengirimkan laporan data cakupan penderita hipertensi yang dilayani sesuai standar masih kurang. Alternatif solusi yang dapat digunakan yaitu, metode penyuluhan kreatif, perencanaan yang adekuat (terarah dan terukur), monitoring dan evaluasi secara berkala, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan data, pertemuan akhir tahun dengan semua perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pendampingan kepada setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang capaian SPMnya <50%. Saran Saran yang direkomendasikan untuk membantu mengatasi masalah yang ada yaitu : a. Menggunakan metode penyuluhan yang kreatif, untuk membantu masyarakat agar lebih paham dan mengerti pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin. b. Membuat perencanaan yang adekuat (terarah dan terukur), agar dapat memenuhi target SPM hipertensi. c. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, terkait target SPM hipertensi, pelaporan data, dan kendala yang ada. d. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaporan data, agar setiap dinas kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai pedoman dan aturan yang harus ditaati, apabila terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mematuhi SOP pelaporan data, maka dapat diberikan punishment. e. Mengadakan pertemuan akhir tahun dengan semua perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pemaparan mengenai target, realisasi, dan kendala yang terkait dengan SPM hipertensi, dan dilakukan pendampingan kepada setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang capaian SPM hipertensi <50%.

Actions (login required)

View Item