Aqmarina Adzkia Rahmani (2019) Pengembangan Destana (Desa Tangguh Bencana) oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur. Laporan Magang thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) Aqmarina Adzkia Rahmani_101511133157.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

BPBD Provinsi Jawa Timur merupakan SKPD unsur pendukung Gubernur yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. BPBD Provinsi Jawa Timur terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unsur Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi dua seksi, yakni seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan. Salah satu program kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah Desa Tangguh Bencana atau Destana. Destana adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana dengan cara meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan beradaptasi ketika terjadi bencana. Pelaksanaan pengembangan Destana terdiri dari tujuh tahap, yaitu pengkajian risiko bencana desa, perencanaan PB dan perencanaan kontingensi desa, pembentukan forum PRB desa, peningkatan kapasitas warga dan aparat PB, pemaduan PRB kedalam rencana pembangunan desa dan legalisasi, pelaksanaan PRB di desa, dan tahap terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat desa. Berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat desa, Destana dapat dikelompokkan kedalam tiga tingkatan, yakni pratama, madya, dan utama sebagai tingkat tertinggi. Penilaian tingkat Destana menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pemenuhan indikator Destana yang tercantum dalam Peraturan Kepala BNPB. Rekomendasi a. Kegiatan pengembangan Destana perlu memasukkan unsur preventif dan promotif kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana yang sifatnya lebih ke infrastruktur atau kebijakan, tetapi juga ke kesehatan masyarakat desa. b. Sebaiknya pembentukan forum PRB desa dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan PB dan perencanaan kontigensi desa karena tidak dijelaskan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan PB dan perencanaan kontingensi desa meskipun tertulis bahwa perencanaan PB dan kontingensi desa membutuhkan partisipasi masyarakat desa sasaran. c. Dibuatnya pedoman kapasitas minimal yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurangi risiko bencana di desa.

Actions (login required)

View Item