HARTINI, 030211357 U (2006) LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA SEBAGAI SARANA PELUNASAN HUTANG DEBITOR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-hartini-4026-fh0507.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB) | Request a copy

Abstract

a. Penyelesaian kredit macet yang obyek jaminannya dibebani Hak Tanggungan, apabila debitor/pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi), maka pemegang Hak Tanggungan (kreditor) berhak menjual obyek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut. KP2LN sebagai institusi pemerintah mempunyai kewenangan berkaitan tugas pelayanan untuk melaksanakan pelelangan umum yang bersifat wajib atas perintah undang-undang atau atas perintah pengadilan. Kewenangan KP2LN dalam melaksanakan lelang obyek Hak Tanggungan ada dua macam, yaitu lelang obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri oleh Pemegang Hak Tanggungan pertama, dan Lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial melalui fiat eksekusi/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Sedangkan Balai Lelang swasta masih dapat berperan dalam lelang eksekusi sepanjang pihak penjual menghendakinya sebatas dalam jasa pralelang dan pasca lelang saja. b. Masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan lelang obyek Hak Tanggungan sebagai sarana pelunasan hutang debitor kepada kreditor yang disebabkan antara lain Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tidak terbit, tidak adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli obyek Hak Tanggungan. Adanya Putusan Pengadilan yang menunda pelaksanaan lelang dan sebagainya, sehingga kendala¬ kendala tersebut menghambat percepatan pelunasan hutang. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan instansi Kantor Pertanahan dan Pengadilan untuk menyamakan persepsi pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, sehingga terkadang menghambat kelancaran pelaksanaan lelang obyek Hak Tanggungan.

Actions (login required)

View Item