BHASKORO ARI PRAKOSO, 030211360 U (2007) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA CETAK SEBAGAI AKIBAT PEMBERITAAN PERS YANG BERINDIKASI PENCEMARAN NAMA BAIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-prakosobha-4183-fh9707-t.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-prakosobha-4183-fh9707.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB) | Request a copy

Abstract

a. Pada dasarnya pencemaran nama menurut KUHP, UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan menurut Kode Etik Wartawan memiliki corak yang sama yaitu: Kesengajaan menuduh suatu hal pada seseorang atau institusi tanpa didasari bukti yang kuat, pemberitaan memutarbalikkan, mencampuradukkan fakta dan opini, menyimpulkan kasus seseorang yang belum ada keputusan hukum yang tetap dan tidak mendasarkan pada fakta atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga berakibat pencemaran nama baik bahkan fitnah, perbuatan pidana pencemaran nama baik dilakukan secara lisan dan tulisan atau gambar, pencemaran nama baik dengan tulisan lebih banyak disinggung karena membahayakan dan pengaruhnya yang luas. b. Dalam mempertanggungjawabkan pelaku pencemaran nama baik maka pertanggungjawaban didasarkan pada dua peraturan petundang-undangan yakni KUHP dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, KUHP menekankan pertanggungjawabannya pada ajaran kesalahan dan asas penyertaan sedangkan pada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan pertanggungjawabannya pada "individual reponsibility". Baik masyarakat; penyidik dan pers masing masing memiliki hambatan dalam penyelesaian sengketa pers., namun pada dasarnya hambatan mereka terletak pada miscommunication, rasa curiga dan pandangan negatif antara satu sama lain sehingga penyelesaian pun tidak kunjung selesai.

Actions (login required)

View Item