RANY RAZIA, 030211491 U (2007) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA UNTUK MENJAGA FUNGSI REPRODUKSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-raziarany-4191-fh1090-t.pdf Download (351kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-raziarany-4191-fh10907.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. PT.Argo Pantes yang menggunakan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, juga memperhatikan Masalah hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam PKB perusahaan. Salah satu hak mereka adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum guna menjaga fungsi reproduksi bagi tenaga kerja wanita. Perlindungan terhadap fungsi reproduksi di PT.Argo Pantes dilakukan secara umum dan khusus. Perlindungan secara umum dapat dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja, yang berarti ketiga hal itu tidak boleh memberatkan kondisi tenaga kerja wanita sehingga kesehatan fungsi reproduksi mereka terjamin. Perlindungan terhadap fungsi reproduksi tenaga kerja wanita di PT.Argo Pantes juga diatur secara khusus dalam PKB, dengan pemberian cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan. Akan tetapi pelaksanaan pemberian cuti haid tidak berjalan dengan lancar, karena keengganan para tenaga kerja wanita memberitahukan keadaan mereka waktu haid kepada pihak pimpinan perusahaan. b. Sesuai dengan kodratnya, wanita mengalami haid, hamil dan melahirkan yang dapat menggangu kesehatannya. Oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi tenaga kerja wanita secara khusus, yang sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat wanita. Perlindungn hukum terhadap fungsi reproduksi tenaga kerja wanita berupa cuit haid, cuti hamil dan cuti melahirkan, telah diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi pada praktek pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut, hal ini terjadi karena kurang pengertian antara pihak pengusaha atau majikan akan pentingnya pemberian cuti-cuti tersebut.

Actions (login required)

View Item