RIA RETANIA, 030315786 (2007) STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-retaniaria-5301-fh2060-t.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-retaniaria-5301-fh20607.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Undang — undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti UU RI No 62 Tahun 1958 dinilai lebih memperhatikan asas - asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli dan campuran. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak - anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak - anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini. Pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). b. Perkawinan campuran yang sah oleh perempuan WNI dan pria WNA membawa akibat hukum dan status kewarganegaraan baik bagi istri maupun anak - anak hasil perkawinan campuran. Menurut undang - undang kewarganegaraan yang lama, istri diharapkan mengikuti kewarganegaraan suami. Dan anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan WNA seperti ayahnya. Sedangkan menurut undang undang kewarganegaraan yang baru, istri bisa memilih kewarganegaraan sesuai hati nuraninya. Tidak ada paksaan dan keharusan baginya untuk mengikuti warga negara suami. Karena undang - undang ini tidak lagi menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu pada suami. Demikian pula dengan anak hasil perkawinan campuran, ia memiliki kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan oleh pemerintah RI sampai ia berusia 18 tahun atau sudah kawin, dimana status kewarganegaraan ganda terbatas tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak - hak anak untuk selalu dilindungi oleh hukum.

Actions (login required)

View Item