LISTIYANTO EKA BHAKTI, 030315819 (2007) PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN GAMMA RAY CONTAINER SCANNER OLEH BADAN OTORITA BATAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-bhaktilist-5704-fh2110-t.pdf Download (378kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-bhaktilist-5704-fh21107.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Telah terjadi persekongkolan tender dalam Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar Batam, yaitu persekongkolan tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi-indikasi persekongkolan tender dan dengan terpenuhinya unsur-unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan unsur persaingan walau tidak sehat yang mengarah pada larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga menyebabkan dampak-dampak negatif dari pelaksanaan Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar Batam; b. Kewenangan KPPU dalam penanganan perkara Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar Batam., diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang memberikan kewenangan KPPU sebagai komisi yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Proses penanganan perkara oleh KPPU diatur dalam pasal 38 sampai 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU, penyempurnaan dari Keputusan KPPU Nomor 051KPPU/KEP/I.X/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item