BENY INDARTO, 030211369 U (2007) TANGGUNG GUGAT APOTEKER AKIBAT OBAT RACIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-sadubuditi-6366-fh2300-t.pdf Download (339kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-sadubuditi-6366-fh23007.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Apoteker dalam melakukan pekerjaan profesinya harus sesuai dengan aturan hukum dan standard profesi yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pelayanan yang baik, hasil yang maksimal serta keselamatan dalam mengkonsumsi obat yang disediakan oleh seorang apoteker. Dengan adanya kode etik farmasi setidaknya ada suatu standard profesi yang harus dilakukan oleh seorang apoteker dalam melakukan pekerjaannya mengenai hak dan kewajibannya. b. Hubungan hukum antara konsumen, apoteker dan apotek berawal dari hubungan dasar antara apoteker dengan konsumen dalam bentuk perjanjian jual-beli. Hubungan antara apoteker dengan apotek adalah adanya hubungan pekerjaan, apoteker digaji untuk berkerja pada apotek tersebut sebagai tenaga kesehatan. Ketiga pihak ( apoteker, apotek dan konsumen ) saling berkaitan dan terikat. Apabila terjadi suatu tindakan apoteker yang mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka konsumen tersebut berhak atas ganti rugi akibat kerugian yang dideritanya. Apoteker bertanggung gugat atas kerugian konsumen. Gugatan dapat diajukan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, gugatan berdasarkan wanprestasi sangat lemah karena mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihaknya sehingga hanya pihak yang terikat kontrak saja yang dapat saling menggugat, sedangkan upaya hukum lain seperti perbuatan melanggar hukum tidak mensyaratkan hubungan kontrkatual antara pihak konsumen dan apoteker, sehingga pihak lain dapat saja bertanggung gugat, seperti dokter. Pihak apoteker menyediakan obat racik berdasarkan resep dokter, dalam pembuktian perlu dibuktikan apakah dokter yang salah tulis atau apoteker yang tidak dapat membaca resep tersebut. sistem pembuktian yang digunakan dalam tanggung gugat apoteker ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu menggunakan sistem pembuktian terbalik, konsekuensinya apoteker tersebut yang membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.231/07 Ind t
Uncontrolled Keywords:	PHARMACY � LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3625-3649 Food. Drugs. Cosmetics R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > RM300-666 Drugs and their actions
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM BENY INDARTO, 030211369 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Gianto Al Imron, SH., MH. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	27 Mar 2008 12:00
Last Modified:	13 Jun 2017 18:20
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13118
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item