ADI WINARYANTO, 030010905 U (2007) PERJANJIAN PEKERJAAN PERENCANAAN DALAM PROYEK PENGEMBANGAN BALAI PENATARAN GURU SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-winaryanto-6687-fh2340-t.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-winaryanto-6687-fh23407.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Hubungan keterikatan kontraktual dalam perjanjian pekerjaan perencanaan antara pihak Depdiknas dengan CV. Arsitektur Spasial Nusa adalah telah memenuhi kriteria Pasal 1320 BW yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Sedangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang karena hak dan kewajiaban dasar dalam perjanjian pekerjaan perencanaan telah terpenuhi. Dalam hal standar kontrak, dalam Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pengembangan BPG Surabaya telah memenuhi standar kontrak seperti yang diamanatkan dalam Kepres No. 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Walaupun demikian dalam penerapan kontrak baku oleh pihak Depdiknas masih terdapat kelemahan yaitu dalam penerapan klausula penyelesaian perselisihan terdapat kerancuan dan kontradiksi dengan undang¬undang (UU No. 30/1999). b. Akibat hukum terhadap penerapan kontrak baku oleh pihak Depdiknas dalam Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pengembangan BPG Surabaya, yaitu mengenai klausula penyelesaian perselisihan adalah dalam penerapan klausula pilihan penyelesaian perselisihan yang rancu dalam perjanjian pekerjaan perencanaan antara Depdiknas dengan CV. Arsitektur Sapsial Nusa membawa akibat hukum yaitu penolakan Pengadilan Negeri terhadap pelimpahan sengketa tersebut, hal ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena hal ini bukan kewenangan Pengadilan dan putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Actions (login required)

View Item