Salsabila Nidya Oktavia (2022) Peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dalam Monitoring Dan Evaluasi Penilaian Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana : Laporan Pelaksanaan Magang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Laporan Magang thesis, Universitas Airlangga.

Text salsabila.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bergerak dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang memiliki berbagai macam bidang pelayanan salah satunya adalah Bidang Pelayanan Kesehatan yang didalamnya mencakup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dalam tugasnya, Pelayanan Kesehatan Rujukan memiliki beberapa program kerja yaitu dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dengan banyaknya jenis ancaman bencana/krisis serta nilai indeks risiko bencana yang terkategori sedang di Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan manajemen penanggulangan bencana melalui penilaian tingkat kapasitas dengan kegiatan pra asistensi. Hasil Pengukuran kapasitas penanggulangan krisis kesehatan didapatkan hasil rata-rata sebesar 51% dengan rincian rata-rata per indikator di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu kebijakan/peraturan sebesar 53%, penguatan kapasitas 36%, peringatan dini 87%, mitigasi 45%, dan kesiapsiagaan 33%, sehingga nilai kapasitas di Provinsi Jawa Timur didapatkan nilai sebesar 23,48 (41,22%) yang termasuk ke dalam kategori sedang pada Tahun 2021. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai kapasitas tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo dengan nilai sebesar 45 (81,82%) dan nilai kapasitas terendah dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan dengan nilai sebesar 4 (8,00%). Monitoring yang dilakukan tim krisis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam penilaian kapasitas yaitu salah satunya dengan melaksanakan pra asistensi sebagai bentuk lanjutan asistensi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi didapatkan hasil temuan yaitu kesadaran mengenai pentingnya peraturan/kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan, koordinasi dengan OPD mengenai klaster dan MoU, ketersediaan SOP penanggulangan krisis Kesehatan Bencana, dukungan dan kewenangan dari beberapa institusi lainnya, kepemilikan HDP dan tim EMT, kepemilikan alokasi anggaran terkait dengan program krisis Kesehatan tersendiri, adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai penanggulangan krisis Kesehatan, dan mutasi SDM. Sebagai rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi dalam menangani tingkat kapasitas Kabupaten/Kota yang rendah maka diperlukan pelaksanaan bimbingan teknis, mendorong daerah untuk secara rutin memperbarui dan mengevaluasi dokumen serta instrumen terkait penanggulangan krisis kesehatan disesuaikan dengan perkembangan kejadian bencana terkini, dan melanjutkan pra asistensi pada ke 7 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Actions (login required)

View Item