BARON WAHYU NUGROHO, 030315715 (2008) TANGGUNG GUGAT NEGARA-NEGARA PELUNCUR ATAS KEGIATAN JOINT LAUNCHING OBJEK ANGKASA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-nugrohobar-7385-abstract.pdf Download (379kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-nugrohobar-7385-fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

a. Konvensi registrasi mengatur mengenai kegiatan joint launching yang dilakukan oleh dua negara atau lebih maka negara-negara tersebut harus memutuskan secara bersama-sama siapa diatara mereka yang akan mendaftarkan objek angkasa tersebut kedalam register nasionalnya dengan kewajiban bagi negara yang mendaftarkan untuk mengontrol dan menerapkan yurisdiksinya. Status hukum sebuah objek angkasa sangat berkaitan erat dengan adanya registrasi terhadap objek angkasa tersebut. Dalam prakteknya dikarenakan konvensi tidak mengatur secara jelas mengenai persetujuan pendaftaraan yang dilakukan para pihak yang terlibat kegiatan joint launching maka negara-negara cenderung mengatur prosedurnya melalui legislasi nasionalnya terkait kegiatan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan konvensi. b. Tanggung gugat diterapkan dalam hukum angkasa sebagai dasar untuk mendapatkan kompensasi secara legal atas kerugian yang muncul akibat objek angkasa dan pernyataan bersedia membayar ganti atas kerugian yang muncul. Terkait dengan kegiatan joint launching, jika terdapat lebih dari satu negara secara bersama-sama turut serta dalam kegiatan peluncuran objek angkasa maka menurut konvensi, mereka akan bertanggung gugat untuk membayar kompensasi secara bersama¬sama (jointly) dan sendiri-sendiri (severally) jika timbul kerugian kepada pihak ke tiga yang tidak terlibat dalam kegiatan peluncuran Sulit untuk suatu negara joint launchings menghindari untuk dapat dikategorikan sebagai negara peluncur, saat. ini negara lebih memikirkan untuk dapat menghindar membayar kompensasi dari adanya joint launching sebuah objek angkasa. Negara-negara dengan persetujuan tertentu pada saat ini mempraktekan mengenai alokasi kerugian yang akan menjamin negara peluncur. Konsep alokasi resiko pada prakteknya dapat dituangkan dalam legislasi nasional, regulasi pemerintah, atau dalam persetujuan khusus.

Actions (login required)

View Item