DIAN NIRMALASARI, 030315816 (2007) LARANGAN PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI KASUS JARINGAN CINEPLEX 21 DAN PT. GARUDA INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-nirmalasar-7518-abstract.pdf Download (331kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-nirmalasar-7390-fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Dalam perjanjian integrasi vertikal pada kasus pertama yaitu, CINEPLEX 21. KPPU tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran monopoli dan dominasi peredaran film seperti menguasai importasi, distribusi, dan penayangan film yang diduga telah melanggar Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan putusan KPPU Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU L/2002. Sedangkan pada kasus kedua, yaitu dugaan integrasi vertikal pada PT. Garuda Indonesia. Dimana untuk reservasi dan booking tiket PT Garuda Indonesia bekerjasama dengan perjanjian eksklusif dual access penyediaan jasa Computerized Reservation System (CRS) dengan PT Abacus Indonesia Pte Ltd (Abacus), KPPU dalam putusan Perkara Nomor : 01 /KPPU-L/2003 tentang PT. Garuda Indonesia, dengan dikabulkannya kasasi oleh Mahkamah Agung maka memutuskan bahwa PT. Garuda Indonesia telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 14 dan dinyatakan telah bersalah melanggar pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1999. b. Untuk membuktikan adanya pelanggaran pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 maka bentuk integrasi vertikal dapat dilihat dari manfaat yang diperolehnya, dan akibat yang ditimbulkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode pendekatan Rule of Reason diterapkan secara case per case yang diartikan meskipun suatu tindakan telah memenuhi rumusan suatu UU, namun jika terdapat alasan ekonomis yang dapat membenarkan (reasonable) dan dampak yang ditimbulkan tidak negatif bagi para pelaku usaha lain dan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan bukan suatu pelanggaran.

Actions (login required)

View Item