RIVO BAGUS SAPUTRA, 030315708 (2007) IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE DALAM HUKUM PELAYARAN INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-saputrariv-7465-abstract-7.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-saputrariv-7465-FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB) | Request a copy

Abstract

1. Asas Cabotage tidak melanggar asas kebebasan berlayar (freedom of navigation), karena asas kebebasan berlayar di laut tidak mutlak. Hal tersebut karena dibatasi oleh kedaulatan suatu negara untuk menerapkan was Cabotage dalam wilayah maritimnya yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. 2. Implementasi asas Cabotage di Uni Eropa tertuang dalam Council Regulation No. 3577/1992 yang mensyaratkan kapal yang berlayar di Uni Eropa harus menggunakan kapal berbendera salah satu dari negara anggota Uni Eropa dimana kapal tersebut terdaftar. Aturan tesebut terbukti mendongkrak kualitas pelayaran nasional dari negara negara anggota Uni Eropa sehingga pangsa pasar angkutan laut di dunia dikuasai oleh Uni Eropa. Sementara di Amerika Serikat asas Cabotage tertuang dalam Jones Act yang merupakan amandemen dari Section 27 of the Merchant Marine Act 1920, yang mensyaratkan seluruh logo yang diangkut antar pelabuhan di Amerika Serikat diangkut oleh kapal yang dimiliki,dibuat, dan diawakili oleh warga negara Amerika Serikat serta berdokumentasi di bawah hukum Amerika Serikat. Aturan ini juga memajukan sektor pelayaran nasional Amerika Serikat sekaligus menggunakan kapal-kapal nasionalnya sebagai komponen pertahanan dan keamanan negara. 3. Implementasi asas Cabotage di Indonesia sebenarnya secara eksplisit tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tabun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang mensyaratkan kapal yang berlayar di Indonesia harus menggunakan kapal berbendera Indonesia dan sekaligus sebagai komponen pertahanan dan keamanan negara. Namun kedua aturan tersebut tidak terlaksana dengan baik mengingat kondisi Indonesia pada saat itu yang mengutamakan sektor ekspor non-migas sehingga membutuhkan bantuan kapal berbendera asing dalam operasionalnya Asas Cabotage dipertegas kembali melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Namun implementasi asas Cabotage ini kembali belum dilaksanakan dengan tegas seluruhnya oleh para Menteri yang ditunjuk karena kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.263/07 Sap i
Uncontrolled Keywords:	CABOTAGE; MARITIM LAW
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1150-1231 Maritime law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM RIVO BAGUS SAPUTRA, 030315708 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Aktieva Tri Tjitrawati, DR., SH., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	26 Aug 2008 12:00
Last Modified:	13 Jun 2017 21:18
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13184
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item