YANDA PARGUNDA, 030315695 (2007) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENERIMA OBJEK JAMINAN BERUPA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-pargundaya-7467-abstract-7.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-pargundaya-7467-FULL.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

a. Ijin Pemakaian Tanah hak pengelolaan pemerintah daerah tingkat II kotamadya Surabaya yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya atau disebut dengan Surat Hijau layak untuk dijadikan jaminan kredit bank dengan alasan surat hijau dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis karena yang dapat diikat sebagai objek jaminan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah pemerintah daerah tingkat II kotamadya Surabaya sedangkan untuk lembaga jaminannya adalah lembaga jaminan fidusia b. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ada beberapa hambatan yang salah satunya adalah adanya pencabutan ijin pemakaian tanah oleh pemerintah daerah tingkat 11 kotamadya Surabaya. Dengan adanya pencabutan ijin tersebut, kedudukan hukum yang semula adalah kreditor preferen menjadi kreditor konkuren karena bank tidak lagi didukung oleh objek jaminan khusus berupa bangunan di atas tanah hak pengelolaan pemerintah daerah tingkat II kotamadya Surabaya.

Actions (login required)

View Item