BOY FAISAL, 030215366
(2007)
PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
a. Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres no. 166/2000 , yaitu dalam pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun dalam menjalankan tugas pokok tersebut BPOM mendapatkan hambatan, baik itu dari pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah. Hambatan dari pemerintah tersebut ialah masih adanya campur tangan dari pemerintah yang melindungi kepentingan pribadi maupun golongan, yang mengakibatkan terkekangnya BPOM sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan semestinya. Padahal dengan adanya 2 peraturan terebut di atas, seharusnya BPOM memiliki wewenang sepenuhnya untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Tetapi kedua peraturan tersebut rupanya masih kurang kuat dalam menunjang BPOM.
b. Peranan yang diberikan oleh BPOM dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ada 2 bagian pokok, yaitu : Melakukan Tindakan Preventif. Tindakan ini dilakukan dengan cara rnembuat SISPOM dan membentuk BBPOM di propinsi yang tersebar di Indonesia. Melakukan Tindakan Represif. Tindakan ini dilakukan dengan cara membuat Pelaksana Tugas BPOM baik itu berupa Pengujian, Penyidikan, Riset dan informasi obat dan makanan serta UPLK. Melalui Pelaksana Tugas itu BPOM dapat mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran di bidang obat dan makanan. Tindakan yang diambil dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai melakukan penyelidikan bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Namun dalam pelaksanaannva, Pelaksana Tugas BPOM juga menemui hambatan dalam menindak tegas terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Hambatan itu diantaranya adalah, banyak kasus pelanggaran yang masih belum menempuh proses hukum di Pengadilan padahal BPOM telah menemukan bukti pelanggaran dan telah menyerahkan bukti tersebut pada Kejaksaan dengan harapan akan segera dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut. Tetapi pihak Kejaksaan sepertinya ogah - ogahan untuk segera mengambil tindakan.
Actions (login required)
 |
View Item |
