RENA ZEFANIA RITONGA, 030215409 (2007) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN AKSESIBILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ritongaren-7484-abstract-7.pdf Download (375kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ritongaren-7484-FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

a. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beberapa hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa memang benar hak dalam memperoleh pekerjaan merupakan hak asasi penyandang cacat yang wajib mendapatkan perwujudan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dalam penelitian ini masyarakat diartikan sebagai perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD. Oleh karena itu jaminan perlindungan hukum secara preventif harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah, yang berupa jaminan aksesibilitas sebagai upaya mewujudkan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi bagi penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan kecakapan/kemampuannya. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum secara preventif bagi terwujudnya hak-hak penyandang cacat, terutama dalam memperoleh pekerjaan, namun ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok antara ketentuan yang mengatur tentang jaminan aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan di swasta dengan di sektor pemerintahan (PNS). Bahwa pemerintah sebagai penguasa mengharuskan perusahaan untuk mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan kewajiban perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, tidak adanya kewenangan untuk menerima penyandang cacat yang mampu bekerja sebagai PNS. Dengan kata lain, pemerintah telah bertindak secara diskriminasi dan hal itu tidak sesuai dengan prinsip dasar penerimaan PNS, yaitu kesempatan yang sama kepada setiap WNI untuk menjadi PNS. Padahal penolakan terhadap penyandang cacat yang memang mampu dan memenuhi kualifikasi akan suatu pekerjaan tertentu yang ditawarkan oleh pemerintah itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi di tempat kerja. Hal itu terjadi karena tidak banyak dan tidak rincinya peraturan-peraturan yang ada yang memuat ketentuan tentang tenaga kerja penyandang cacat di lingkungan pemerintahan. Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan jauh lebih mengatur dan menjamin aksesibilitas penyandang cacat dalam memperoleh pekerjaan dan sewaktu penyandang cacat tersebut telah bekerja. b. Bahwa terdapat bermacam sarana perlindungan hukum represif dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan tindak pemerintahan dikaitkan dengan hak asasi manusia. Itu semua bergantung dengan dasar tuntutannya. Seperti dalam kasus Wuri Handayani, karena ingin membatalkan Surat Penolakan yang dianggap merugikan kepentingannya maka ia menempuh jalur yudisial, yaitu melalui PTUN. Keberadaan PTUN ini merupakan pemenuhan prinsip equality before the law in similar circumstances yang berkaitan dengan syarat objektif bagi suatu negara hukum. Untuk yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran terhadap hak asasinya, Wuri meminta wewenang Komnas HAM, sebagai lembaga non yudisial, untuk mengkaji dan memeriksa hal tersebut. Selanjutnya, Wuri dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas tindakan Walikota dengan alasan perbuatan melawan hukum. Lain halnya dalam kasus Indratmojo. Pada dasarnya penyelesaian jalur hukum yang dapat ditempuh adalah melalui Komisi Ombudsman Nasional, karena merupakan wewenang KON untuk memeriksa apabila ada tindakan aparat pemerintahan yang buruk dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sarana-sarana perlindungan hukum represif ini, baik yang yudisial maupun non yudisial, sangat berguna sebagai perwujudan dan penegakan hak-hak asasi penyandang cacat dalam kehidupan dan penghidupan.

Actions (login required)

View Item