YAN KHARIS DARMAWAN, 030211516 U (2008) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR DI KANTOR SAMSAT GRESIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-darmawanya-7813-fh4408.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1. Tata cara pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah jo Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur dilaksanakan dengan cara : a. Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menggunakan asas Self Assesment system, yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu : • Nilai jual Kendaraan Bermotor. • Bobot yang mencerminkan secara relatife kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan Kendaraan Bermotor. c. Sedangkan, khusus untuk menghitung BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan Pajak. 2. Dengan berlakunya Keputusan MENPAN, MENDAGRI, MENKEU Nomor 29 tahun 1999 dan Otonomi Daerah jo Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 66 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur, serta keputusan MENPAN Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 tentang Pelayanan Publik, SAMSAT beserta mekanisme sudah sesuai fungsi menjadi suatu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau Badan Hukum yang terkait dengan wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah ( Kabupaten Gresik ). Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ditekankan pada perbaikan sistem pemungutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran serta Dinas-Dinas penghasil, Dinas Pendapatan propinsi Jawa Timur merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penggalian dan penghimpun Pendapatan Asli Daerah dimana pads dasarnya tugas utama Dipenda adalah melakukan pemungutan juga melakukan kegiatan koordinasi pemungutan pendapatan daerah secara vertikal dan horisontal. -Koordinasi secara vertikal terhadap kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dilakukan terhadap penerimaan Pusat, Sedangkan koordinasi secara horisontal dilakukan terhadap instansi/ Dinas penghasil di lingkungan Pemerintah Pcopinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan hal itu terdapat perbedaan sistem perencanaan target penerimaan, Sehingga diharapkan perencanaan terhadap pemungutan yang ditangani Dipenda, perencanaan dari Dinas/ instansi penghasil dan perencanaan Penerimaan pusat. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat/ Daerah memberikan peluang dan wewenang yang lebih besar bagi daerah propinsi untuk menghimpun Pendapatan Daerah melalui berbagai sumber penerimaan. Upaya menghimpun Pendapatan asli Daerah, hams diiringi dengan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Sehingga Dispenprop Jatim mempunyai konsep bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melaltti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan Pendapatan Daerah sedapat mungkin dilakukan tanpa meningkatkan tarif, tnelainkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah.

Actions (login required)

View Item