SANDRA PROKLAMASI, 030416109 (2008) ASAS DAYA LAKU SURUT DALAM PP NO. 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-proklamasi-8116-fh23808.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Keabsahan Asas Retroaktif dalam PP No. 12 Tahun 2001.PP No. 12 Tahun 2001 menurut hukum tidak sah karena bertentangan dengan peraturan - peraturan pemerintah lainnya yang lebih tinggi. Peraturan pemerintah yang lebih tinggi tersebut, yaitu: Pasal 18 ayat (2) Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang tidak boleh dituntut untuk hukum atau dijatuhi pidana kecuali berdasar peraturan perundang - undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu terjadi. b. Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang - undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu (nullum delictum, noella peona sine praivia /age poenali). c. Pasal 20 Undang - undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang ada dalam pasal 20 Undang - undang 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara. Dampak negatife dari peraturan pemerintah yang berlaku surut tesebut dan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi adalah kerugian ekonomis bagi wajib pajak khususnya petani dan importer bawang, kerugian cash flow bagi importer dan diskriminasi hukum bagi pengusaha kena pajak seperti koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya. Upaya hukum yang ditempuh agar PP No. 12 Tahun 2001 dinyatakan batal demi hukum Solusi terhadap adanya pertentangan dengan hukum yang lebih tinggi adalah dengan mengajiukan hak uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan sikap tindak administrasi negara yang menurut hukum yang merugikan masyarakat.

Actions (login required)

View Item