DIAZ RENDRA EKO PRIAWAN, 030110953 U (2008) UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA DALAM MEMPERTAHANKAN HAK NORMATIF BAGI PERUSAHAAN YANG DITUTUP: Tinjauan Kasus PHK Pabrik Rokok Petjoet. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-priawandia-8117-fh23608.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy

Abstract

1. Hak-hak sebagai pekerja yang di PHK karena perusahaan pengalami kerugian yang mengakibatkan perusahaan harus ditutup telah diatur dalam pasal 164 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja berhak mendapat upah pesangon sesuai dengan masa kerja, upah penghargaan kerja dan upah pengantian hak, untuk mendapatkan haknya pekerja dapat melakukan upaya untuk mendapatkan haknya dengan dasar hukum pasal 95 ayat 4 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, para pekerja bersama dengan kreditur lain dapat mengajukan gugatan kepailitan atas perusahaan tersebut ke Pengadilan Niaga karena jelas secara tegas dalam pasal tersebut hak pekerja dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. 2. Dalam hal perusahaan mengalami kerugian yang terus-menerus sehingga mengakibatkan Pabrik Rokok Petjoet itu harus ditutup kewajiban dari Pemilik Pabrik Petjoet Tulungagung yang harus dipenuhi diatur dalam pasal 164 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya pengusaha yang tutup dalam memenuhi kewajibannya terhadap para pekerjanya apabila pihak pengusaha tidak mampu untuk membayarkannya sesuai dengan ketentuan yang atur diatas, maka dalam Pasal 156 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tabun 2003 menentukan bahwa, "Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, 3, dan 4 Pasal 156 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam memperjuangkan haknya melalui gugat kepailitan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial

Actions (login required)

View Item