TRIADI SUNARING MULYO, 030415995 (2008) KLAUSULA BAKU DALAM LEASE PROPOSAL RUANG DI PLAZA GREAT RIVER. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-mulyotriad-8414-abstract-8.pdf Download (355kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-mulyotriad-8124-fh23008.pdf Restricted to Registered users only Download (946kB) | Request a copy

Abstract

a. Lahirnya perjanjian baku yang tujuan semula merupakan untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat. Yang oleh pelaku usaha dimanfaatkan demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan keadaan. Dengan menjadikan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar membuat klausula baku, yang mana sering kali dijumpai perjanjian bisnis yang tidak melalui proses seimbang. Hal tersebut juga terjadi pada lease proposal ruang di plaza great river, dalam perjanjian tersebut pelaku usaha telah membuat syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada konsumen untuk disetujui dengan tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk menegoisasikan syarat-syarat yang disodorkan. Kedudukan klausula baku dalam lease proposal ruang di plaza great river yang lebih dominant menyebabkan konsumen dalam posisi yang lemah. b. Alur penyelesaian sengketa klausula baku dalam lease proposal ruang di Plaza Great River, antara Novizal Kristianto, Dwi Anita Daruherdani, dan Wiharto Yogi Widodo sebagai konsumen yang menyewa ruangan di Plaza Great River dengan PT. Duta Anggada Realty sebagai pelaku usaha yang mengelola manajemen gedung Plaza Great River. Sengketa tersebut oleh pihak konsumen dibawa ke BPSK. Kemudian majelis BPSK Bogor menjatuhkan putusan bahwa perjanjian antara kedua pihak tersebut batal demi hukum dan mengabulkan gugatan konsumen. Dalam pandangan mejelis, format seperti itu merupakan suatu bentuk klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 ayat ( 1 ) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan BPSK mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat mengabulkan bantahan keberatan pihak pelaku usaha. Menurut hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.230/08 Mul k
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM TRIADI SUNARING MULYO, 030415995 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Handayani, , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	04 Dec 2008 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 17:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13223
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item