YUNI EKA AMBARWATI, 030416968 (2008) KEJAHATAN KESUSILAAN OLEH PERS DALAM KARYA JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ambarwatiy-8625-abstract-8.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ambarwatiy-8207-fh32608.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB) | Request a copy

Abstract

Batasan kesusilaan dalam karya jurnalistik pers bisa didapatkan dalam beberapa perspektif; yaitu, perspektif Islam yang sangat jelas dan konkret yakni tidak boleh mengeksploitasi sisi sensualitas wanita dan/atau pria dengan menuliskan, menggambarkan dengan gambar, lukisan maupun suara tentang aurat wanita dan/atau pria yang dapat membangkitkan nafsu birahi seksual (kelamin) bagi yang membaca, melihat, dan mendengarnya, sedangkan dalam perspektif Pers lebih menekankan pada pelaksaaan Kode Etik Jurnalistik dengan tidak mempublikasikan karya jurnalistik pers yang mengandung unsur cabul yang dimaknai sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memandang sesuatu dapat dikatakan cabul, apabila dapat membangkitkan nafsu birahi kelamin bagi yang membaca atau melihatnya sedangkan dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak secara eksplisit memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan cabul itu, tetapi menggunakan norma agama sebagai dasar dan pedoman dalam menentukan batasan kesusilaan dalam karya jurnalistik pers. Terdapat perbedaan bentuk sistem pertanggungjawaban pidana pers dalam ketentuan KUHP dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam KUHP dianut sistem pertanggungjawaban individu (individual responsibility) sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dianut bentuk sistem pertanggungjawaban tidak langsung (vicarious responsibility) karena dalam undang-undang tersebut lebih menekankan pada pertanggungjawaban korporasi yang dalam hal ini adalah perusahaan pers. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dianut sistem pertanggungjawaban individu (individual responsibility) dengan deelneming dari KUHP dan bentuk system pertanggungjawaban tidak langsung (vicarious responsibility) karena dalam undang-undang tersebut juga merumuskan tentang pertanggungjawaban korporasi.

Actions (login required)

View Item