VALENTINUS F. EDO R., 030415923 (2008) KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS DALAM BIDANG PERFILMAN DAN PERBIOSKOPAN DI INDONESIA OLEH GRUP 21. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-valentinus-8629-abstract-8.pdf Download (336kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-valentinus-8208-fh32708.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Unsur-unsur kepemilikan saham mayoritas yang dilakukan oleh Grup 21 adalah dengan memiliki saham di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang yang sama serta terintregrasi yaitu bisnis bioskop, distribusinya dan impor film.Sama halnya dengan kepengurusan beberapa perusahaan tersebut, kepengurusan terafiliasi sangatlah tampak karena adanya jabatan rangkap jajaran pengurus dibeberapa perusahaan tersebut. Proses kepemilikan saham mayoritas secara tegas dilarang secara per se illegal, sebab proses kepemilikan saham mayoritas dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen (terbatasnya pilihan), dan bagi para pelaku usaha lain (menghalangi konsumen/ pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tersebut, menurunnya omzet karena kalah dalam hal pendistribusian film, menyebabkan pelaku usaha pesaingnva kurang dapat berkembang sehingga dapat menimbulkan bangkrutnya perusahaan tersebut atau berafiliasi dengan Grup 21). Prosedur penanganan perkara di KPPU saat ini telah menggunakan peraturan KPPU Nomor 1/ 2006 yang menggantikan keputusan KPPU Nomor 05/ KPPU/ Kep/ IX/ 2000. Perkara yang masuk di KPPU dibedakan menjadi 2 yaitu, laporan dari para pihak dan monitoring. Pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan sebagai langkah berikutnya guna memperjelas pengakuan terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan atau mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran. Kesimpulan akan ditarik setelah tim pemeriksa pendahuluan melakukan interogasi, sebab kesimpulan tersebut berguna untuk menentukan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Setelah pemeriksaan pendahuluan dilakukan maka KPPU dapat mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dimana terlapor tidak melakukan kasasi terhadap putusan tesebut, putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, atau permohonan keberatan yang dilakukan terlapor dicabut pada saat belum diputuskan Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item