RAISHA HAFANDI, 031011031 (2014) HUBUNGAN KERJA PERWAKILAN DIPLOMATIK NEGARA ASING DENGAN LEMBAGA NEGARA PENERIMA: Studi Kasus Pemanggilan Duta Besar Amerika Serikat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Berkaitan Dengan Film Innocence of Moslems. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-hafandirai-30087-6.abstr-k.pdf Download (76kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder6.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy

Abstract

Pemanggilan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia oleh DPR berkaitan dengan beredarnya film Innocence of Moslems menimbulkan pertanyaan dengan lembaga negara manakah seorang perwakilan asing mempunyai hubungan dalam melaksanakan tugasnya dan selain itu melihat banyaknya pemanggilan terhadap seorang duta besar negara asing yang dilakukan oleh DPR maka menimbulkan pertanyaan apakah DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap perwakilan diplomatik negara asing. Melihat pada konvensi internasional yaitu dalam hal ini Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, menunjukkan bahwa seorang perwakilan diplomatik mempunyai hubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Melihat pada hukum nasional yang berkaitan, DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap perwakilan diplomatik asing. Hal tersebut juga dikaitkan dengan prinsip dimana seorang perwakilan diplomatik asing tidak tunduk pada hukum nasional negara tempat ia ditempatkan, tapi dia tetap tunduk pada hukum nasional dari negara yang ia representasikan (Exterritoriality Theory).

Actions (login required)

View Item