RARAS RANTI ROSSEMARRY, 031011201 (2014) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDANAAN TERORISME MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-rossemarry-32177-6.abstr-i.pdf Download (262kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder11.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan bentuk kejahatan baru di tengah-tengah semakin maraknya tindak pidana terorisme. Suatu kegiatan ataupun aksi teroris tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana. Secara terminologi tindak pidana pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Memberantas tindak pidana terorisme perlu diawali dengan memutus rantai pendanaan terorisme. Dengan memutus rantai pendanaan terorisme akan berimplikasi minimnya tindak pidana terorisme melalui pendekatan follow the money penelusuran aliran dana yang mencurigakan yang berasal dari hasil legal maupun ilegal yang diindikasi digunakan untuk kegiatan terorisme dan tindak pidana terorisme. Pelaksanan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendaan terorisme perlu adanya peran penting dari dari penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor dan lembaga pengawas dan pengatur PPATK dan aparat penegak hukum. oleh karena itu guna mencegah dan memberantas tindak pidana pendaan terorisme perlu adanya aturan sebagai dasar yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, di dalamnya mengatur pengaturan mengenai yang kualifikasi tindak pidana terorisme, serta mengatur pula pertanggungjawaban oleh subyek hukum orang maupun korporasi. Dengan adanya dasar yuridis tersebut tidak hanya pelaku aksi terorisme yang dapat dijerat hukum, tetapi yang memberi dana untuk aksi tersebut bisa dijerat hukum pidana.

Actions (login required)

View Item