Zezarea P. Kusuma (2015) Perlindungan Hukum Pemegang Saham Independen Terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Oleh Perseroan Terbuka. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (616kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (211kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (244kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (311kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II HAK-HAK PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PADA PERSEROAN TERBUKA DAN BENTURAN KEPENTINGAN ATAS TRANSAKSI TERTENTU.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (432kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN DALAM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IVPENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (266kB)

Abstract

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi dimana kepentingan-kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam rangka untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu perusahaan pasti akan mengadakan berbagai macam transaksi dengan pihak ketiga. Seringkali, transaksi-transaksi tersebut memiliki benturan kepentingan ekonomis dengan perusahaan.Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu transaksi yang terlihat menguntungkan dapat merugikan dikemudian hari. Pengaturan tentang transaksi benturan kepentingan ini diatur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor IX.E.1 bahwa mewajibkan setiap perusahaan yang akan melakukan transaksi benturan kepentingan ini harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen. Peraturan tersebut sebagai suatu perlindungan kepada pemegang saham independen.Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, makatindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip fiduciary duty namunjuga merupakan tindakan di luar kewenangannya (ultra vires).Pada prinsipnya hukum tidak melarangdilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut, tetapi harus diatur pelaksanaanya.

Actions (login required)

View Item