Kristin Sanditari P (2014) Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pajak Di Bidang Perpajakan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (956kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (217kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (288kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (266kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II BENTUK TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN PEGAWAI PAJAK.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (290kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI PAJAK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (211kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (128kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Pajak di Bidang Perpajakan”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja bentuk tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pegawai pajak?, (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan? Dari pembahasan rumusan masalah pertama terdapat 3 (tiga) bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai pajak yaitu yang melanggar Pasal 36A ayat (1), (2), (3), (4) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 368 KUHP, dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai pajak dapat dikenakan ketentuan yang diatur, baik dalam UU KUP, KUHP maupun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi persyaratan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaaan) sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana.

Actions (login required)

View Item