Silvia Rizky (2015) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (473kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (207kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (242kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (290kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (354kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III ANALISIS YURIDIS RUMUSAN PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 4 UU PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 May 2023. Download (251kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (252kB)

Abstract

Dewasa ini perkembangan agama dan kepercayaan semakin pesat di dunia. Hal tersebut menimbulkan polemik tersendiri bagi kehidupan manusia dikarenakan perbedaan atas keyakinan maupun aliran agama menimbulkan pertikaian yang mengganggu perdamaian dunia. Sebagai contoh adalah kasus Muslim Rohingnya di Myanmar yang dipicu oleh latar belakang etnis dan agama. Dimana mayoritas etnis Tionghoa Myanmar yang beragama Budha menindas etnis Rohingnya yang beragama Islam. Perbedaan agama dan keyakinan juga menyebabkan terganggunya perdamaian di Indonesia seperti pelarangan keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia melalui SKB 3 Menteri. Hal tersebut dianggap sebagai pembatasan hak atas kebebasan beragama yang merupakan non-derogable right. SKB 3 Mentri merupakan peintah dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang digunakan sebagai peringatan sebelum dijatuhkannya hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan penodaan agama. UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harus menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. UU aquo juga dianggap bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak kebabasan beragama serta hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Pasal-Pasal dalam UU a quo dianggap multitafsir sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan perubahan pengaturan HAM yang mendasar di dalam UUD NRI 1945. Untuk itu UU tersebut dimohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali.

Actions (login required)

View Item