WAHYU WIJI LESTARI, 030710242 (2011) EKSISTENSI DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGELOLAAN DANA APBN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-lestariwah-19887-fh1041-k.pdf Download (332kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-lestariwah-16666-fh1041-e.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Reformasi manajemen keuangan publik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kelancaran transaksi keuangan negara, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pelaksana penatausahaan perbendaharaan negara menyambut baik adanya dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan dana APBN. Dengan adanya dukungan teknologi informasi tersebut diharapkan pengelolaan dana APBN dapat semakin transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK. Dukungan teknologi informasi melibatkan transaksi elektronik dalam pengelolaan dana APBN. Hal ini mendapat landasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Teknologi Informasi, yang dalam pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kendala yang dihadapi adalah keberadaan data/dokumen dari transaksi elektronik dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dalam pengelolaan dana APBN, apakah dapat dipersamakan dengan alat bukti tulisan yang telah dikenal selama ini ataukah tidak. Pemanfaatan data/dokumen elektronik dikaji dari hukum administrasi bertumpu pada keabsahan tindakan pemerintahan, karena segala tindakan hukum pemerintah akan memiliki akibat hukum apabila memenuhi unsur keabsahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi. Tindakan pemerintah yang tidak memenuhi salah satu unsur keabsahan tersebut akan dianggap cacat yuridis.

Actions (login required)

View Item