Kristian Ade Chandra, 030115289 (2006) EKSEKUSI GADAI SAHAM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-chandrakri-2297-kkbkk-2-k.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-chandrakri-2297-fh1870-u.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB) | Request a copy

Abstract

KESIMPULAN a. Gadai saham memiliki karakteristik tersendiri. Dalam penggadaian saham, hak dividen diperhitungkan sebagai pelunasan piutang kreditur. Namun, hak suara RUPS tetap berada di tangan pemegang saham. Pemegang saham yang menggadaikan sahamnya diwajibkan untuk melaporkan kepada direksi perseroan dimana ia berkedudukan sebagai pemegang saham. Pelaporan ini ditujukan untuk pencatatan penggadaian saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UUPT. Karakteristik gadai saham lainnya yaitu ketika debitur wanprestasi dan kreditur hendak memperoleh pelunasan piutangnya dengan jalan menjual saham yang dijaminkan, maka wajiblah ditaati anggaran dasar PT yaitu klausula blokkering. b. Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 BW dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 BW. Parate eksekusi gadai saham dilakukan melalui kantor lelang. Sedangkan perantaraan pengadilan dilakukan dengan cara kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan dan hakim akan menjatuhkan putusan sesuai pasal 1156 BW. Namun, pasal 1155 dan pasal 1156 BW dapat disimpangi oleh para pihak. Penyimpangan terhadap pasal 1155 dan pasal 1156 BW hanya dapat dilakukan jika debitur telah wanprestasi. Penyimpangan yang dimaksud disini yaitu melakukan penjualan di bawah tangan. Memperjanjikan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan oleh para pihak setelah debitur wanprestasi. Tidaklah diperbolehkan untuk memperjanjikan penjualan di bawah tangan pada saat penutupan perjanjian gadai. Hal ini dikarenakan pada saat penutupan perjanjian gadai, kedudukan para pihak tidak seimbang. Akibatnya, debitur akan menerima segala persyaratan yang diajukan kreditur--termasuk pula syarat yang memberatkan-disebabkan debitur membutuhkan pinjaman dari kreditur. Berbeda halnya jika kreditur mengajukan penjualan di bawah tangan setelah debitur wanprestasi. Di saat debitur wanprestasi, kedudukan para pihak sejajar. Dengan demikian debitur dapat dengan leluasa untuk menerima atau menolak atas persyaratan penjualan di bawah tangan oleh kreditur. Jikalau debitur tidak menyetujui tawaran tersebut, kreditur dapat menjual benda gadai melalui lelang atau kreditur mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1156 BW. SARAN a. Para pihak dalam gadai saham tidak diperkenankan untuk memperjanjikan penjualan di bawah tangan pada saat perjanjian gadai saham ditutup. Jikalau debitur wanprestasi, sebaiknya debitur dan kreditur mengadakan pertemuan kembali guna membicarakan cara penjualan gadai saham demi memperoleh hasil penjualan yang menguntungkan. Jikalau penjualan di bawah tangan lebih memberikan hasil perspektif yang menguntungkan daripada lelang, sebaiknya dibuat lagi suatu perjanjian tersendiri tentang persetujuan penjualan benda gadai secara di bawah tangan dengan diikuti surat pernyataan bahwa debitur benar-benar wanprestasi. Hal ini ditujukan untuk menghindari itikad tidak baik dari debitur jika suatu saat nanti mempersoalkan penjualan Benda gadai secara di bawah tangan tersebut. b. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang masih kurang sesuai dengan perkembangan bisnis di era moderen sekarang, seyogyanya mulai dibenahi, termasuk pula ketentuan jaminan tentang gadai. Jaminan gadai yang diatur dalam BW merupakan warisan kolonial Belanda yang hingga kini masih tetap dipakai, namun pengaturannya masih dirasa kurang jelas dan kurang terperinci, terutama mengenai eksekusi gadai. Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan yang baru, pemegang saham diberikan 2 (dua) pilihan untuk menjaminkan sahamnya yaitu melalui jaminan gadai atau jaminan fidusia. Dengan menjaminkan saham secara fidusia, maka penguasaan saham berada di tangan debitur dan pengaturan eksekusi di dalam jaminan fidusia diatur lebih jelas dan terperinci bila dibandingkan dengan eksekusi gadai di dalam BW.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 187/06 Cha e
Uncontrolled Keywords:	PAWNBROKING
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Kristian Ade Chandra, 030115289 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Yudha Hernoko, , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	27 Sep 2006 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 20:12
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13338
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item