Letizia, 030211406 U (2006) EKSISTENSI TENAGA HARIAN LEPAS PADA PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-letizia-2369-kkbkk-2-k.pdf Download (350kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-letizia-2369-fh2600-e.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
KESIMPULAN 1. Dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya prinsip Otonomi Daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang ini, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah. Seperti halnya dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya melakukan perekrutan Tenaga Harian Lepas yang diangkat dan ditempatkan oleh Walikota sebagai tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang didasarkan pads kebutuhan tenaga pada masing-masing instansi ( volume pekerjaan) serta kemampuan anggaran. 2. Kedudukan Tenaga Harian Lepas pada pemerintah Kota Surabaya berbeda dengan PNS. Pemerintah Kota Surabaya dalam Keputusan Walikota Surabaya No. 11 Tahun 2003 tentang Tenaga Harian Lepas berdasarkan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 yang seharusnya hanya berlaku bagi PNS. Namun secara ketentuan administrasi misal: mengenai kewajiban, hak, larangan, serta kriteria penilaian menggunakan aturan yang sama dengan UU Pokok-pokok Kepegawaian tersebut. Tetapi Tenaga harian Lepas pada Pemerintah Kota Surabaya juga berbeda dengan para buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan pegawai yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki karakteristik tersendiri. SARAN 1. Di masa mendatang diharapkan seleksi untuk penerimaan CPNS harus dilakukan sesuai koridor UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk menciptakan proses lebih transparan serta akuntabel, serta mengumumkan standar kelulusan yang jelas, berapa sebenarnya nilai seorang peserta tes dikatakan lulus. Hal ini harusnya diumumkan secara terbuka. 2. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas KKN, sudah saatnya standart persyaratan administrasi dalam perekrutan CPNS diperbaiki dan ditingkatkan. Misalnya saja tentang persyaratan prestasi akademik yang ditandai dengan nilai/ IP yang semula dibatasi IP minimal 2,75, bisa ditingkatkan menjadi minimal 3,5. Sebab prestasi akademik merupakan bukti kemampuan/kualitas seseorang. Dengan sistem seperti ini, disamping bebas KKN dan mendapatkan SDM yang berkualitas, juga bisa menghemat APBN karena yang daftar hanya orang-orang yang berprestasi. Pemerintah juga tidak perlu direpotkan dengan anggaran yang besar hanya untuk membiayai tes CPNS.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH 260/06 Let e | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | LABOR DISPUTES; EMPLOYEES - DISMISSAL OF - LAW AND LEGISLATION | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1270-1278 Labor laws and legislation |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
| Date Deposited: | 03 Oct 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 05 Sep 2016 00:30 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13343 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |