Ayiep Rachman Edhie, 039914962 (2006) TANGGUNG GUGAT PENERIMA LISENSI DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISENSI MEREK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2378-kkbkk-2-k.pdf Download (352kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2378-fh2640-t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab I sampai dengan bab III, dapat disimpulkan : 1. Perjanjian lisensi khususnya yang menyangkut merek merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat didalamnya, karena selalu berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait satu sama lain. Mengingat perjanjian lisensi merek utamanya merek dagang hampir selalu dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan penerapan klausula baku didalamnya, dikarenakan perjanjian tersebut terkait dengan adanya permohonan pihak lain yaitu pihak penerima lisensi, sehingga pihak pemberi lisensi atau licensor perlu dan wajib untuk melindungi hak-hak istimewanya, dengan cara menggunakan perjanjian standar dan klausula baku. Perjanjian lisensi merek yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar dapat dikatakan telah memenuhi kesesuaian ciri-ciri perjanjian baik secara teori maupun praktek. 2. Azas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan azas itikad baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan posisi pihak penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merek merupakan jenis perjanjian pengecualian dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat ditengarai pada ketentuan pasal 50 UU Anti Monopoli dan merupakan bentuk penghormatan terhadap Hak-Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perkembangannya, perjanjian lisensi secara implisit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/1997 yang mengatur mengenai waralaba produk dan merek dagang, dan waralaba format bisnis. SARAN 1. Usaha dagang atau bisnis melalui pemberian lisensi bukanlah sesuatu hal yang baru lagi pada saat ini, sudah semestinya hal tersebut di atas perlu mendapat prioritas perhatian dari Pemerintah mengenai pengaturan-pengaturan hukum yang memadai dan efektif untuk menunjang perkembangan kegiatan dunia usaha, dan terutama juga untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat didalamnya. Termasuk didalamnya mengenai kewajiban pendaftaran atau pencatatan perjanjian lisensi ke Dirjen HKI, mengingat pentingnya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian lisensi. Hal ini dikarenakan, pada umumnya di negara-negara maju perjanjian lisensi dibuat dalam bentuk akta otentik atau notaris. 2. Mengingat perjanjian lisensi merek utamanya merek dagang hampir selalu dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan penerapan klausula baku didalamnya, dikarenakan perjanjian tersebut terkait dengan adanya permohonan pihak lain yaitu penerima lisensi, sehingga pihak pemberi lisensi perlu dan wajib melindungi hak-hak istimewanya dengan cara menggunakan perjanjian standar dan klausula baku. Lebih lanjut lagi, seharusnya hukum positif Indonesia memiliki pengaturan undang-undang secara khusus mengenai lisensi untuk mencegah maupun melindungi para pengusaha skala kecil dan menengah dari tingkat kerugian seperti halnya Unfair Terms Act di Inggris dan Franchise Disclosure Act di Amerika.

Actions (login required)

View Item