Hay Ling, 030215495 (2006) KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2386-kkbkk-2-k.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-hayling-2386-fh2680-k.pdf Restricted to Registered users only Download (941kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Ketentuan yang terkait dengan tindak pidana pendidikan ada 2 yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak membedakan kualifikasi perbuatan pidana sebagai pelanggaran, sehingga kualifikasi perbuatan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 hanyalah kejahatan. Selain itu, peraturan pelaksana untuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 masih belum ada hingga saat ini. Peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 masih berlaku tetapi ada beberapa yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Padahal paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sudah harus ditetapkan peraturan pelaksananya. Kenyataannya saat ini pun untuk badan hukum pendidikan masih berupa rancangan undang-undang. b. Tiap-tiap pelaku jual beli ijazah dan gelar ilegal yang memenuhi unsure-unsur pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban tiap-tiap pelaku berbeda-beda tergantung dari perbuatannya dan peran serta mereka. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur juga mengenai pembantuan, tetapi tidak ada penjelasan mengenai kualifikasi pembantuan seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai subyek yang bertanggungjawab dalam hal korporasi sebagai pelaku. Saran Dari penulisan ini, ada beberapa saran yang akan disampaikan yaitu: a. Perlunya diadakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai kejahatan atau pelanggaran sehingga menunjukkan adanya hubungan dengan ketentuan pidana yang umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). b. Perlunya segera ditetapkan peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 agar undang-undang ini dapat berfungsi dengan maksimal. c. Perlunya diadakan pengaturan mengenai kualifikasi pembantuan agar jelas perbuatan pembantuan seperti apa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. d. Perlunya diadakan pengaturan mengenai subyek yang bertanggungjawab dalam hal korporasi sebagai pelaku

Actions (login required)

View Item