Arie Pitaloka, 039710189 U (2002) PERMASALAHAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TENTANG PERKARA KESAKSIAN PALSU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-pitalokaar-2686-kkbkk-2-k.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-pitalokaar-2686-fh3700-p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kesimpulan a. KUHP menganut sistem yang disebut Integrated Criminal Justice System (istilah peradilan terpadu). Dalam sistem demikian, setiap komponen peradilan beserta fungsi dan wewenangnya masingmasing, berkaitan erat dan saling menunjang satu sama Iain. Dalam Integrated Criminal Justice System, setiap tahap penanganan perkara terkait erat satu sama lain. Setiap tahap saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, maka konsekuensi yang timbul ialah dengan adanya interaksi dalam penanganan fungsi dan wewenang mereka masing-masing. Dalam interaksi itu, masing-masing komponen harus saling mengenal dan memahami pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka secara operasional. Penyidik, harus mengenal secara memadai bagaimana pelaksanaan tugas penuntutan secara operasional. Sebaliknya, Penuntut Umum harus mengenal dan memahamai pula segi-segi teknis keresersean/teknis penyidikan. Penuntut Umum harus mengenal dan memahami seluk-beluk yang berhubungan dengan teknis memeriksa dan mengadili perkara pidana. Hakim, harus mengenal dan memahami pula aspek teknis penyidikan dan teknis operasi yustisi di bidang penuntutan. b. Memberikan keterangan palsu sejak dulu dipandang sebagai suatu kesalahan yang amat buruk Karena perbuatan seperti itu dapat menyebabkan tujuan ditegakkannya hukum yang bertandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur. Untuk itulah terhadap saksi yang disangka telah memberikan keterangan palsu, tahapan penanganannya secara khusus diatur dalam KUHAP. Potisi sebagai Penyidik dalam menggunakan wewenangnya harus benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti adanya pelanggaran terhadap kewenangan instansi aparat yang lain.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 370/06 Pit p
Uncontrolled Keywords:	INVESTIGATION; CRIMINAL LAW
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Arie Pitaloka, 039710189 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Winarno, , S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	19 Oct 2006 12:00
Last Modified:	05 Sep 2016 01:12
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13363
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item