Yongki Bagus Ariyanto, 030014999 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI JASA PARKIR TEPI JALAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-ariyantoyo-4143-kkbkk-2-k.pdf Download (448kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-ariyantoyo-4143-fh1170-p.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan risiko pada karcis parkir adalah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 18 Undang-undang tersebut. Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 6 ayat 1 huruf d yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang diparkir harus diasuransikan oleh penyelenggara perparkiran. Meskipun masih belum ada perusahaan penyelenggara asuransi perparkiran, tetapi karena esensi dari perjanjian penitipan barang adalah barang yang dititipkan harus dikembalikan dalam wujud seperti semula maka hal ini berarti bahwa segala macam kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor maupun barang-barang yang berada di dalamnya akan mendapat ganti rugi. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor maupun barang-barang yang berada di dalamnya di area parkir, penyelenggara perparkiran dalam hal ini adalah sub Dinas Perparkiran harus bertanggung jawab kepada konsumen sebagai pihak yang kehilangan, dan tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya sekecil apapun kepada konsumen. Klausula baku yang telah ditetapkan oleh penyelenggara perparkiran, dalam hal ini yang tercantum dalam karcis parkir adalah dinyatakan batal demi hukum dan tidak pernah mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencantuman klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada. b. Pihak konsumen selaku pemakai jasa parkir yang merasa dirugikan dengan adanya klausula baku tersebut, dapat melakukan upaya hukum baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak konsumen melalui pengadilan dapat melakukan gugatan kelompok atau yang lebih dikenal sebagai "class action ". Gugatan ini merupakan model gugatan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan kepentingan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar konsumen, sebagai pihak yang dirugikan, dapat menuntut haknya secara sederhana, mudah dan tidak berbelit - belit. Sedangkan upaya hukum diluar pengadilan, konsumen dapat melakukannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu apabila kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan oleh pihak penyelenggara perparkiran, pihak konsumen yang mengalami kehilangan barang-barang di dalam kendaraan bermotornya dapat mengajukan klaim asuransi kepada pihak penyelenggara perparkiran, yaitu sub Dinas Perparkiran.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 117/07Ari p
Uncontrolled Keywords:	CONSUMER PROTECTION - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Yongki Bagus Ariyanto, 030014999 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Leonora Bakarbessy, , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	04 Apr 2007 12:00
Last Modified:	18 Jun 2017 16:38
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13381
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item