Murlyta Nevi Sukmawarti, 030315682 (2007) YURISDIKSI PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-sukmawarti-5561-kkbkk-2-k.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-sukmawarti-5561-fh2190-y.pdf Restricted to Registered users only Download (868kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata tidak satupun dari asas-asas dalam KUHP tersebut yang mampu menjangkau Tindak Pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh warga-negara Asing di luar batas teritorial Indonesia dan berdampak ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketentuan mengenai Yurisdiksi ini sudah diatur dalam undang-undang khususnya, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengadopsi ketentuan di dalam Konvensi Wina 1988. Dalam undang-undang ini sudah dapat menjangkau tentang tindak pidana yang dilakukan di luar batas territorial yang dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Indonesia sendiri. Karena itulah Yurisdiksi sangat penting untuk diterapkan dan diatur ke dalam Undang-undang setiap negara, karena masalah peredaran dan perdagangan ini merupakan kejahatan transnasional bahkan menjadi kejahatan Internasional yang patut diwaspadai. Mengenai proses peradilan di Indonesia mengenai tindak pidana ini, berdasarkan pada hukum acaranya hanya terdapat perbedaan pada proses penyidikan, penyitaan, pemusnahan. Pada tindak pidana ini penyidik mempunyai wewenang melakukan teknik-teknik untuk mengungkap kasus narkotika maupun psikotropika, juga diatur mengenai pemusnahan barang bukti yang tidak diatur di dalam KUHAP.

Actions (login required)

View Item