Ika Ayu Puspita, 030315809 (2007) PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA TAHUN 2006. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-puspitaika-7461-fh3190-k.pdf Download (525kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-puspitaika-7461-fh3190-r.fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan a. Sebagai bukti kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan di Indonesia, dengan berlandaskan pada Asas-asas Penyelenggaraan Negara yang dirujuk dari ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun sebagai agenda nasional dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak berhenti di situ, setiap tahun selalu ada perubahan sistem kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun demi tercapainya suatu kualitas generasi bangsa yang lebih baik. Serta melalui asas-asas pengelolaan keuangan (akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri) yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, sebagai bentuk kepedulian lain yang ditunjukkan oleh Pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah. b. Pendidikan adalah hak semua orang dan semua golongan, sehingga kebutuhan akan pendidikan tidak akan pernah hilang atau berhenti sampai kapanpun. Sebaliknya, pengaturan terhadap bidang pendidikan juga bukan hanya monopoli Pemerintah Pusat saja melainkan juga kewajiban dari Pemerintah Daerah (dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Surabaya), hal ini seiring dengan tuntutan pelaksanaan asas otonomi daerah seluas-luasnya di masing-masing daerah. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam memperhatikan kualitas dunia pendidikan di Surabaya adalah dengan menganggarkan 4,5 % dari total anggaran Daerah Kota Surabaya pada Tahun anggaran 2006, tentu saja hal ini sangat belum sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah Kota Surabaya selama tahun anggaran 2006 dalam usaha menyediakan pendidikan yang layak dan reprentatif adalah melalui pembatasan kuota masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri bagi calon siswa yang berasal dari luar Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar alokasi dana pendidikan APBD Surabaya hanya dinikmati oleh warga Surabaya sendiri. Melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk dan Alokasi Sekolah penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2006 di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan tunjangan berupa pembebasan biaya sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama negeri di Surabaya. Dan Pengawasan terhadap operasional anggaran daerah Kota Surabaya pada masa sekarang bukan lagi menjadi kewenangan mutlak DPRD Kota Surabaya, masyarakat Kota Surabaya juga berhak untuk melakukan pengawasan atas setiap sirkulasi dana anggaran sebagai bukti partisipasi dalam peran serta masyarakat secara aktif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 319/07 Pus p
Uncontrolled Keywords:	FINANCE EDUCATION - LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Ika Ayu Puspita, 030315809 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Emanuel Sujatmoko, SH., MS UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	20 Aug 2008 12:00
Last Modified:	18 Jun 2017 17:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13401
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item