TITIS AYU WULANDARI, 030810005 (2012) KEDUDUKAN PUTUSAN KASASI PERKARA PERDATA TERHADAP PERKARA PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 1.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-wulandarit-19575-fh18-12.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Demi keadilan dan kepastian hukum, suatu putusan harus berdasarkan pada peraturan petundang-undangan dan keyakinan hakim yang memutus. Suatu putusan kasasi antara bidang hukum yang satu dengan yang lain, dalam hal ini bidang hukum perdata dan pidana semestinya tidaklah boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Putusan kasasi perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara pidana, sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.kedudukan Putusan kasasi perdata menjadi alat bukti surat apabila dkaitkan dengan konteks macam-macam alat bukti menurut pasal 184 KUHAP. Begitu pula dengan putusan pidana yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana Yurisprudensi No. 199/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim pidana mepunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata sehingga terdapat keterrkaitan antara kedua putusan tersebut. Apabila, terdapat pertentangan kedua putusan tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item