KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN DARAT Repository

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN DARAT

ALOYSIUS R. ENTAH, - (1998) KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN DARAT. Doctoral thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text
10. KLAUSULA EKSONERASI DALAM (1) SUDAH.pdf
Restricted to Registered users only
Download (8MB) | Request a copy

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah mengenai "Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan darat". Klausula eksonerasi adalah merupakan klausula dalam suatu perjanjian yang isinya membatasi tanggungjawab, atau membebaskan tanggungjawab, atau mengurangi tanggungjawab, atau meringankan tanggungjawag salah satu pihak. Pada hakekatnya tujuan klausula eksonerasi bukanlah merugikan salah satu pihak, tetapi justru untuk membagi beban resiko yang layak. Klausula eksonerasi dalam perjanjian, lebih-lebih dalam perjanjian baku telah berkembang pesat. Termasuk di Indonesia, dewasa ini perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi berkembang hampir merata pada setiap sektor kehidupan terutama bidang bisnis, antara lain : dibidang perdagangan; dibidang pelayanan jasa termasuk jasa pengangkutan darat; dan dibidang industri. Lahir dan berkembangnya perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi termasuk dalam perjanjian baku pengangkutan darat didasarkan atas adanya asas kebebasan berkontrak" dalam perjanjian yaitu pada asasnya setiap orang adalah bebas membuat suatu perjanjian, apapun bentuk dan isinya. Pada hakekatnya orang bebas membuat perjanjian apa saja, asalkan dilandasi iktikad baik dan tidak betentangan dengan ketentuan uandang-undang, kesusilaan, kepatutan, ketertiban umum, dan kebiasaan. Dalam banyak perjanjian baku termasuk dalam perjanjian baku pengangkutan darat kita kadang-kadang membaca adanya klausula eksonerasi yang dibuat sepihak (perjanjian baku sepihak=adhesi). Kadang-kadang pihakpihak telah mengetahui syarat-syarat itu, namun acuh tak acuh seperti seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa terhadap akibat dari perjanjian itu. Kadang orang mengambil sikap menerima terhadap syarat-syarat tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak. Salah satu pihak mempunyai kedudukan yang ekonomis, phikologis lebih unggul dari pihak yang lain, sehingga pihak yang lain mau tidak mau terikat ("take it or leave it"). Dengan pendekatan kajian hukum normatif yang digunakan bahan hukum primer, sekunder. dan tertier, serta dengan analisis kualitatif berdasarkan kajian isi, penulisan ini ingin mengungkapkan kedudukan kalusula eksonerasi dalam perjanjian baku khususnya dalam perjanjian baku pengangkutan darat_ Dalam hal ini menghubungkan bagaimana terjadinya kata sepakat dalam perjanjian. pro dan kontra atas kebenaran perjanjian baku, beserta kalusula eksonerasi yang tertuang didalamnya_ Dan bagaimana hak dan kewajiban serta tanggungjawab pihak-pihak, khususnya yang berhubungan dengan kalusula eksonerasi dalam perjanjian baku pengangkutan darat_ Dalam hubungan itu, dengan berkembangan perjanjian baku di Indonesia beserta klausula eksonerasi yang tertuang didalanmya termasuk dalam perjanj ian baku pengangkutan darat, ternyata belum ada pengendalian baik perangkat hukumnya, maupun mekanisme pengawasan dari intansi atau departemen yang terkait dengan pemberian ijin usaha bagi perusahaan yang menggunakan perjanjian baku beserta klausula eksonerasi yang tertuang didalamnya. Dalam hal ini juga termasuk perjanjian baku pengangkutan darat.

Item Type:

Thesis (Doctoral)

Uncontrolled Keywords:

CONTRACT, CONCENSUS, RIGHT OBLIGATION, RESPONSIBILITY/LIABILITY BALANCE JUSTICE

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K85-89 Legal research

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum

Creators: