MAGA MAHENDRA, 030415955 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN SISTEM OUTSOURCING DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (fulltext) gdlhub-gdl-s1-2012-mahendrama-19954-fh64-12-k.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing melalui perjanjian kerja tidak ada, karena tidak ada ketegasan status hukum dari pekerja outsourcing ini yang mengakibatkan hal-hak para pekerja outsourcing itu tidak dapat terpenuhi. Selain itu perjanjian kerja juga sudah batal demi hukum, karena adanya unsur keterpaksaan bagi tenaga kerja outsourcing dalam melakukan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Tidak terpenuhi unsur-unsur perjanjian secara hukum disebabkan adanya ketidaksesuaian antara: a) pasal 66 ayat 2 butir a UUK dengan pasal 1 ayat 15 UUK; b) pasal 65 ayat 2 huruf b UUK dengan Pasal 64 UUK. karena pelaksanaan pekerjaan dibawah perintah perusahaan yang menerima pemborongan pekerjaan tidak terdapat hubungan kerja. Di samping itu kesepakatan dibuat berdasarkan keterpaksaan pekerja termaktub dalam pasal 52 ayat 1 butir a UUK. b. Penyelesaian sengketa kepada pihak yang terlibat selisih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam pasal 56 Undang undang No.2 Tahun 2004 mengatakan PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan : a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ABSTRAK BISA DILIHAT LANGSUNG KE FULLTEXT

Actions (login required)

View Item