Anindita Pratitaswari, 030810087 (2012) IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.65/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERUBAHAN KEDUDUKAN SAKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (287kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-pratitaswa-19985-fh22-12-k.pdf Restricted to Registered users only Download (944kB) | Request a copy

Abstract

Makna Saksi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) jika diartikan menurut interpretasi gramatikal memiliki makna yang sangat sempit yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 makna saksi diperluas yaitu arti penting saksi tidak selalu ia melihat, dengar dan alami sendiri suatu peristiwa pidan melainkan keterangannya ada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Adapun parameter makna saksi relevan agar diterima sebagai alat bukti tidak diatur lebih lanjut dalam putusan ini sehingga berdasarkan hasil deep interview dan peraturan yang terkait dapat diartikan yaitu keterangannya mampu menjawab fakta materiil yang ada, keterangannya tidak menimbulkan ketidakadilan, serta keterangannya mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung fakta materiil yang dicari. Adapun kewenangan untuk menilai siapa saksi yang relevan diperlukan lembaga pengawas yang secara aktif berperan menyortir saksi yang diajukan oleh para pihak sebelum diajukan ke persidangan, selain itu juga sebagai terobosan dapat pula diajukan pra peradilan terhadap upaya paksa apabila saksi yang diajukan tidak dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

Actions (login required)

View Item