MAWADDAH LESTARI, 030810304 (2012) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DALAM INVESTASI BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-lestarimaw-19987-fh17-12-k.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Larangan pemilikan saham silang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada prinsipnya menggunakan pendekatan Per se Illegal namun dalam prakteknya, KPPU menerapkan pendekatan Rule of Reason dalam kasus pemilikan saham silang Temasek Holdings. Penerapan Rule of Reason dalam kasus ini tidak bertentangan dengan penerapan Per se Illegal karena dalam kasus pemilikan saham silang Temasek, Pasal 27 tidak terlepas dari ketentuan Pasal 26 tentang jabatan rangkap dan Pasal 25 tentang posisi dominan karena yang dilarang bukanlah posisi dominannya melainkan penyalahgunaan posisi dominan itu sendiri. Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung ini mempunyai peran besar dalam perkembangan investasi khususnya dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Kata Kunci : pemilikan saham silang, investasi, telekomunikasi, Temasek Holdings

Actions (login required)

View Item