SAKIR FAIDIL AZIS, 030516327 (2012) DEVIASI LIMITASI DALAM IZIN PENJUALAN LANGSUNG (STUDI KASUS MONEY GAME). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (fulltext) fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (799kB) | Request a copy

Abstract

Prosedur untuk pengurusan dan pengawasan SIUPL hendaknya diawasi secara ketat oleh pemerintah bersama dengan APLI sebagai wadah organisasi perusahaan penjualan langsung (DS/MLM) dan masyarakat supaya tercipta iklim usaha di bidang penjualan langsuung (DS/MLM) yang kondusif sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat UU dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya sekedar evalusi data laporan secara periodik saja, tetapi pemerintah harus bersifat aktfi untuk turun langsung melakukan observasi terhadap kegiatan bisnis penjualan langsung (DS/MLM). Pemerintah secara individu sulit melakukan pengawasan jika tidak ada bantuan dari pihak lain. pihak lain tersebut adalah APLI yang merupakan wadah organisasi perusahaan penjualan langsung (DS/MLM) di Indonesia. pemerintah dapat bekerjasama denga APLI dalam hal melakuan pengawasan. Bentuk kerjasama tersebut diharapkan pengawasan terhadap kegiatan usaha penjualan langsung (DS/MLM) dapat lebih efktif. b. Tindakan pemerintah dalam menanggapi laporan dari masyarakat mengenai suatu bentuk usaha yang ilegal dapat dilakukan secepatnya dengan mengandeng banyak pihak yang berkaitan karena jika terlalu lama akan banyak menimbulkan banyak korban di masyarakat sehingga secara tidak langsung akan dapat mengganggu kegiatana ekonimi dimasyarakat. Tindakan pemerintah tersebut dapat berupa tindakan prventif dan tindakan represif. Tindakan preventir bertujuan untuk mencegah terjadi praktek skema piramid dan money game. Tindakan preventif pemerintah dapat berupa melakukan pembinaan, penyuluhan, dan perizinan yang diperketat dengan syarat-syarat yang cukup detail. Dengan tindakan preventif tersebut diharapkan para pelaku usaha penjualan langsung (DS/MLM) tidak tersejrumus dalam skema piramid dan money game. Selain tindakan preventif, pemerintah juga dapat melakukan tindakan represif. Tindakan represif tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelakau bisnis dengan skema piramid dan money game yang berkedok bisnis DS/MLM. Tindakan represif tersebut dapat berupa pengenaan sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha MLM yang nakal melanggara peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan pemerintah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kegiatan bisnis penjualan langsung (DS/MLM). ABTRAK BISA DILIHAT LANGSUNG KE KOLEKSI

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK - 2 FH 48/13 Azi d
Uncontrolled Keywords:	MULTILEVEL MARKETING
Subjects:	K Law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM SAKIR FAIDIL AZIS, 030516327 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Abdul Shomad, Dr., Drs., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Ani Sistarina
Date Deposited:	29 Apr 2013 12:00
Last Modified:	05 Aug 2016 01:48
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13424
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item