RIYADLUS SHOLIKHAH, 030911162 (2013) TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN DAN PENCANTUMAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM KONSIDERAN MENGINGAT SUATU PERATURAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-sholikhahr-24134-7.abstr-k.pdf Download (93kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB) | Request a copy

Abstract

Kajian terhadap kedudukan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan hal yang penting dan menarik. Permendagri No. 53 tahun 2011 sepintas nampak mirip dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu samasama mengatur perihal mekanisme pembentukan peraturan di daerah. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui apa kedudukan dari Permendagri No. 53 tahun 2011 dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan. Dan apakah wajib setiap Perda untuk mencantumkan Permendagri No. 53 tahun 2011 dalam konsideran mengingatnya. Serta untuk mengetahui apa akibat hukum dari Perda yang tidak mencantumkan Permendagri No. 53 tahun 2011 dalam konsideran mengingatnya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pokok permasalahan dalam penulisan ini akan dikaji secara yuridis normatif. Pendekatan yang bersifat normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penulisan menunjukan bahwa Permendagri No. 53 tahun 2011 berkedudukan sebagai peraturan kebijakan dan tetap penting untuk dicantumkan dalam konsideran mengingat suatu Peraturan Daerah. Selain itu terdapat akibat hukum yang menjadi konsekuensi bagi Peraturan Daerah yang tidak mencantumkan Permendagri No. 53 tahun 2011 dalam konsideran mengingatnya.

Actions (login required)

View Item