ITHENG SUHARJITO, 030911115 (2013) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO DI KABUPATEN MOJOKERTO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) ITHENG SUHARJITO.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan elemen penting yang ada dalam kehidupan. Fungsi dan manfaat yang terkandung memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Pada saat ini kebutuhan akan tanah sangatlah tinggi terutama di daerah kota besar. Hal tesebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Selain itu karena populasi yang ada di kota besar yang tinggi, kemacetan pun seolah menjadi hal yang biasa di kota-kota besar. Maka tidak jarang pula pada saat ini masyarakat memilih untuk membeli tanah dan untuk tempat tinggal di kawasan sekitar kota-kota besar. Sehingga pembangunan jalan tol merupakan salah satu pemecah permasalahan yang ada di kota besar. Skripsi ini berisi analisis hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang diangkat, yaitu Panitia Pengadaan Tanah yang memiliki hak untuk menjalankan tugas dalam pengadaan tanah di Kabupaten Mojokerto dan mekanisme pemberian ganti rugi terhadap pemilik hak atas tanah. Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Tujuan penulisan ini adalah sebagai studi untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengadaan tanah serta untuk mengetahui mengenai dasar penetapan dan mekanisme pemberian ganti rugi untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto di Kabupaten Mojokerto. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto di Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang Dibentuk oleh Bupati Kabupaten Mojokerto. Mengenai mekanisme pemberian ganti rugi maka terlebih dahulu diadakan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah serta instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Setalah dicapainya musyawarah mufakat maka pemberian ganti rugi tersebut dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Apabila terdapat ketidaksepakatan maka instansi yang memerlukan tanah dapat melakukan penitipan ganti rugi ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item