TEDDY MARZA KURNIAWAN, 030911222 (2013) STATUS HAK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI TANAH KAVLING TEMPAT PEMAKAMAN MODERN (STUDI KASUS PUNCAK NIRWANA MEMORIAL PARK DI KABUPATEN PASURUAN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-kurniawant-24164-6.abstr-s.pdf Download (196kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TEDDY MARZA KURNIAWAN.pdf Restricted to Registered users only Download (993kB) | Request a copy

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan bagi Bangsa Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengaturan tersebut negara memperoleh kewenangannya dalam usaha untuk mendayagunakan tanah yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dijabarkan salah satu kewenangannya berupa mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Terkait dengan kewenangan tersebut, Negara Indonesia menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang merupakan hasil penjabaran dari Pasal 2 mewajibkan kepada negara untuk membuat suatu perencanaan umum mengenai penggunaan tanah yang dalam hal ini terkait dengan Penatagunaan Tanah. Dalam penatagunaan tanah dalam upayanya untuk membuat suatu perencanaan umum dilandasi beberapa kepentingan salah satunya yakni untuk kepentingan yang bersifat sosial dan keagamaan salah satu di dalamnya tanah untuk keperluan pemakaman. Mengenai pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pemakaman yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Mengingat bahwa penulisan skripsi berkaitan dengan hak atas tanah begitu juga dengan hubungan hukum jual beli tanah dalam bentuk satuan tanah kavling antara pengelola dan pembeli maka hanya dibatasi mengenai dua hal tersebut. Sebagaimana penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan masalah secara Case Study yang mengambil permasalahan pada Yayasan Intim Bhakti Sosial Nugraha selaku pengelola Puncak Nirwana Memorial Park di Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam kategori Tempat Pemakaman Bukan Umum maka hak atas tanah begitu pula dengan hubungan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dianalisis dalam metode pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach yang dengan kedua pendekatan tersebut bisa memperkuat analisis hukum terhadap fakta pada Case Study yang dilakukan. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada badan hukum pengelola tempat pemakaman tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan perundangundangan yang dinyatakan sesuai adalah Hak Pakai sebab perolehan sebagaimana pihak badan hukum bukanlah suatu proses perwakafan, hal ini juga mengingat pada karakteristik jenis tempat pemakaman, macam-macam hak atas tanah, serta karakteristik badan hukum selaku subyek hak atas tanah. Sedangkan untuk hubungan hukum berkaitan dengan peralihan haknya berupa jual beli tanah dalam satuan tanah kavling yang didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan beralih ketika adanya penyerahan tanda bukti kepada pembeli oleh pengelola. Namun dinyatakan bahwa dalam tanda bukti hubungan hukum yang ada tersebut masih belum sesuai.

Actions (login required)

View Item