Tonny Pramana, 030911137 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-pramanaton-24793-6.abstr-k.pdf Download (290kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Tonny Pramana.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | Request a copy

Abstract

Whistleblower adalah orang yang mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Whistleblower dapat juga disebut dengan seorang pelapor. Peran whistleblower sangat penting berkaitan dengan pengungkapan suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu aktivitas untuk mengaburkan asal – usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Tujuan dari praktik pencucian uang adalah untuk menghilangkan asal – usul dari harta yang diperoleh agar tidak diketahui oleh pihak yang berwenang. Praktik tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia semakin marak. Dampak yang diakibatkan dari praktik pencucian uang salah satunya merusak sistem perekonomian sehingga perlunya peran serta masyarakat untuk melaporkan dugaan terjadinya praktik pencucian uang kepada pihak yang berwenang. Seseorang yang menjadi whistleblower atau pelapor dalam tindak pidana pencucian uang selalu mengalami serangan balik dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari laporan whistleblower. Perlindungan terhadap seseorang yang menjadi pelapor atau whistleblower dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang perlu diberikan oleh pihak berwenang agar setiap orang bersedia menjadi pelapor. Selain pemberian perlindungan terhadap whistleblower, insentif juga perlu diberikan kepada whistleblower. Perlindungan terhadap whistleblower perlu diatur secara tegas dalam undang- undang agar perlindungan terhadap whistleblower dapat ditegakkan

Actions (login required)

View Item