SHINTARlNl KRISTINE SETYOBUDI, 030911241 (2013) KLAUSULA TIPPING FEE DALAM PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP PENGELOLAAN PERSAMPAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-setyobudis-24908-5.abstr-k.pdf Download (319kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) SHINTARlNl KRISTINE SETYOBUDI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah mempunyai amanah dalam perwujudan pelayanan publik yang termasuk dalam penyediaan infrastruktur. Peran badan hukum swasta diperlukan agar tercipta pelayanan publik yang bervariasi seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dimungkinkan adanya suatu kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan badan hukum swasta dalam penyediaan infrastruktur dengan badan hukum swasta sebagai investor proyek tersebut. Kontrak ini lazim disebut dengan kontrak pemerintah (Government Contract) dengan karakteristik kontrak non-pengadaan barang dan jasa yang dijelaskan lebih lanjut dalam skripsi ini. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta disebut dengan Public-Private Partnership. Terdapat banyak model kontrak Public-Private Partnership yang dapat diterapkan dalam kontrak pemerintah, termasuk dalam bidang pengelolaan persampahan. Pada kontrak Public-Private Partnerership dalam pengelolaan persampahan terdapat suatu kausula yang disebut dengan Tipping Fee I Gate Fee atau biaya pengelolaan sampah. Klausula ini timbul karena dalam kontrak pengelolaan persampaban terdapat 2 (dua) macam bentuk kerjasama, yakni kerjasama pengelolaan aset dan kerjasama pengelolaan sampah.

Actions (login required)

View Item